Pendahuluan

Sumatera

Seiring dengan pesatnya pembangunan dan makin kompleksnya permasalahan lingkungan yang dihadapi, maka upaya untuk mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dengan menerapkan prinsip efektif, efisien serta transparansi harus selalu ditumbuhkembangkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dunia usaha sebagai salah satu komponen pembangunan selama ini telah berpartisipasi aktif dengan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan Dokumen Lingkungan yang dimiliki kepada instansi lingkungan hidup.

Data pemantauan kualitas lingkungan yang disampaikan oleh dunia usaha umumnya berupa laporan yang berbentuk cetakan, sehingga kurang terkelola dengan baik karena belum adanya sistem untuk pengelolaan dan penyimpanan data. Oleh karena itu diperlukan sistem yang bisa mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data secara digital serta dapat meningkatkan mutu informasi lingkungan yang diperlukan untuk melihat tingkat perubahan kualitas lingkungan akibat suatu kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Sumatera, maka Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera mengembangkan Sistem Informasi Pelaksanaan Izin Lingkungan (SIPIL) berbasis web untuk instansi lingkungan hidup di daerah. Sistem Informasi ini dapat berfungsi untuk memudahkan dalam pendokumentasian hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan (pelaksanaan Izin Lingkungan) oleh perusahaan karena penyimpanan, kompilasi dan pengolahan data dilakukan secara terstruktur dalam satu sistem informasi. Diharapkan dengan sistem informasi ini akan memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengevaluasi ketaatan perusahaan dalam pemenuhuan baku mutu.

Akhir kata, Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam sistem aplikasi ini, oleh karena itu saran membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang datang.



Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Sumatera

Jumlah Kegiatan Usaha Berdasar Provinsi

Jumlah Kegiatan Usaha Berdasar Kelompok