ditulis 24 Nov 2020, oleh: admin

Rapat Finalisasi Kajian Inventarisasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)


Selasa, 24 November 2020 bertempat di Aula Kantor P3E Sumatera, diselenggarakan Rapat Finalisasi Kajian Inventarisasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit. Rapat ini merupakan kelanjutan dari beberapa pertemuan sebelumnya sebagai langkah akhir sebelum dilakukannya ekspose hasil kajian.
 
Pertemuan dipandu oleh Alfi Fahmi, S.Pi, M.Si. (Kabid. Inventarisasi DDDTLH, P3E Sumatera) diawali dengan kata sambutan dan arahan dari Drs. Amral Fery, M.Si (Kepala P3E Sumatera). Narasumbernya adalah Kepala P3E Sumatera, Drs. Amral Fery, M.Si , Tim pakar yang berasal dari Universitas Riau yaitu Dr. Suwondo, M.Si dan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yaitu Dr. Heri Santoso. Hadir juga sebagai pembahas yaitu Dr. Afni Zulkifli, Tenaga Ahli Menteri LHK bidang komunikasi publik dan media sosial. Peserta berasal dari instansi terkait lingkup Provinsi Riau yaitu Dinas Perkebunan Prov. Riau dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Riau.
 
Amral Fery menyampaikan bahwa Kajian Inventarisasi DDDTLH Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit merupakan kajian yang sangat penting dilakukan untuk memastikan kegiatan pembangunan kelapa sawit memuat prinsip-prinsip berkelanjutan. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan kebun kelapa sawit terluas di Indonesia yang secara ekonomi berperan penting dalam peningkatan perekonomian daerah dan nasional. Tapi, secara lingkungan, perkembangan luas perkebunan kelapa sawit menyebabkan penurunan beberapa jasa ekosistem seperti Jasa Ekosistem (JE) Penyediaan Air bersih (P2), JE Pengaturan Iklim (R1), JE Pengaturan Tata Aliran dan Banjir (R2) dan Jasa Pendukung Biodiversitas (S4). Hal tsb. karena perkembangan kebun kelapa sawit tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditentukan.
 
Dr. Heri Santoso menyoroti tingginya gap produktivitas kelapa sawit pada perkebunan rakyat dengan standar PPKS. Hal ini yang masih menjadi “PR” bagi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pada perkebunan rakyat melalui “intensifikasi” pada lahan yang terbatas sehingga tidak perlu memperluas areal kebun sawit.