ditulis 06 Jul 2020, oleh: admin_p3es

RAPAT KOORDINASI PENANGANAN KARHUTLA PROVINSI RIAU


Halo #SobatLingkungan Pagi ini, Senin 6 Juli 2020, telah diadakan acara Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Drs. Syamsuar, M.Si dan dihadiri oleh Danrem 031 Wira Bima, Kapolda Riau, Kajati Riau, Kepala P3E Sumatera, Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau, Kapolres dan Dandim se-Prov. Riau, BNPB dan BPBD Prov. dan Kab/Kota dan Balai PPI (Manggala Agni Pekanbaru) Berdasarkan analisa cuaca di sekitar Provinsi Riau, saat ini 44% wilayah Provinsi Riau telah memasuki musim kemarau dengan hari tanpa hujan 6-12 hari dan 10-20 hari serta puncak musim kemarau Provinsi Riau pada Juli sd September 2020. Sesuai dengan arahan Presiden, maka seluruh pihak harus menjaga Prov. Riau dari kejadian karhutla yaitu dengan optimalisasi pencegahan karhutla, penataan dan pengelolaan ekosistem gambut dan penataan hidrologi, pengendalian dan pemadaman segera pada titik api serta penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Gubernur Riau juga memberikan arahan kepada seluruh Bupati/Walikota dan Satgas Karhutla Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan hal-hal berikut : 1. Mengembalikan fungsi ekosistem gambut dalam kondisi basah, berair dan berawa melalui mengaktifkan kanal bloking dan penataan hidrologi di ekosistem gambut. 2. Memastikan personil dan peralatan pemadaman dalam kondisi yang siap siaga. Meningkatkan kegiatan patroli terpadu di darat dan patroli udara. 3. Memastikan fungsi sarana prasarana penanggulangan karhutla dalam kondisi aktif seperti sumur bor, embung, menara pemantau dan papan informasi berupa larangan, himbauan dan rujukan pengaduan terkait karhutla. Selanjutnya memastikan sistem informasi "Lancang Kuning Nusantara" sebagai aplikasi yg digunakan dalam memonitor penangan hot spot berjalan dengan baik. 4. Mengubah perilaku masyarakat melalui penyuluhan terpadu dan terintegrasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat. 5. Perbaikan dan penguatan satgas pencegahan dan penanggulangan karhutla satu komando serta dapat dikuatkan melalui peraturan bupati /walikota tentang sistem pengendalian karhutla.