ditulis 07 Jun 2020, oleh: admin_p3es

Di Tengah Pandemi Covid-19, Kementerian LHK Tetap Lindungi Hutan dari Perambahan


JAKARTA - Sehubungan dengan pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia memutuskan melakukan refocussing anggaran nasional untuk jaring pengaman sosial, menangani Covid-19 dan melindungi rakyat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pasokan makanan, serta stimulus ekonomi bagi mereka yang terkena dampak Covid-19, khususnya usaha kecil dan menengah dan mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Dalam kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada konteks tema diskusi Global Landscape Forum, tetap melangkah bekerja melindungi hutan dari perambahan dan terus meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum.

''Indonesia terus berupaya menjaga kawasan dan lingkungan sebaik-baiknya serta berupaya terhindar dari ecocide (ekosida) dan di sisi lain mendorong prinsip restorative justice (keadilan restorative),'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya, ketika berbicara pada sesi penutupan Global Landscapes Forum (GLF) Bonn 2020 Digital Summit yang dilaksanakan pada Jumat (5/6) menjelang tengah malam WIB melalui video conference.

Sesi penutupan yang bertajuk Building the Future We Wanta-Green Recovery from Covid-19 ini menyoroti peluang langkah-langkah stimulus ekonomi dan reformasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau dan solusi berbasis alam, menjelaskan langkah-langkah prioritas untuk ''building back better'' dari keterpurukan ekonomi akibat pandemic serta mengeksplorasi hubungan antara pemulihan ekonomi berkelanjutan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.

Selain Menteri LHK, panelis yang memberikan pandangannya pada sesi diskusi penutupan GLF ini adalah Inger Andersen, Executive Director of UNEP, Prof Edward B Barbier, Colorado State University, Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of UNCCD, Achim Steiner, Administrator of UNDP, Naoko Ishii, CEO and Chairperson of Global Environment Facility dan Yugratna Shrivastava dari UN Major Groups Youth Representative.

Prof Edward Barbier dari Colorado State University pada sambutan pembukaan sesi menyatakan bahwa untuk solusi iklim berbasis alam di negara berkembang perlu diiplementasikan tiga kebijakan utama yang merupakan strategi jangka panjang yang meliputi: menghilangkan subsidi bahan bakar fosil dan merealokasikannya untuk mendorong pengembangan energi berkelanjutan, menghilangkan subsidi irigasi dan merealokasikannya untuk meningkatkan sanitasi perkotaan dan penyediaan air minum serta mengenakan pajak karbon.

Sedangkan Achim Steiner dari UNDP menyatakan bahwa kita tidak dapat melangkah melakukan transformasi menuju ekonomi hijau tanpa dukungan masyarakat.

Inger Andersen dari UNEP menyatakan bahwa stimulus ekonomi dapat diarahkan pada upaya-upaya menuju ke arah perbaikan lingkungan dan kelestarian alam, terutama konservasi keanekaragaman hayati.

Kelanjutan berita dapat anda klik tautan berikut https://bit.ly/2MG0Xw0